JAKARTA (29 Juli): Ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah Indonesia harus menjadi alarm bagi pemerintah. Mitigasi sejak dini harus segera dilakukan, jangan baru bertindak setelah PHK benar-benar terjadi.
Hal tersebut disampaikan qnggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi,
menanggapi maraknya kabar ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah Indonesia. Dari Jawa Tengah misalnya, hampir 1.500 buruh PT Victoria Apparel dan PT Samwon terancam PHK.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni sebanyak 6.727 orang (20,77%). Angka PHK periode Januari sampai Juni 2026 tembus 32.389 orang.
“Saya memandang peringatan mengenai potensi gelombang PHK harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jangan sampai kita baru bergerak setelah angka PHK melonjak,” jelas Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi sejak dini. Menurut Nurhadi langkah itu diperlukan karena dampak PHK bukan hanya meningkatkan pengangguran.
“Tetapi juga menekan daya beli masyarakat, memperbesar angka kemiskinan, dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi,” imbuh Nurhadi.
Pemerintah sendiri, tambah Nurhadi, telah mengakui adanya sejumlah sektor yang menghadapi risiko PHK dan tengah melakukan pemantauan.
Atas dasar itu, Nurhadi mendesak, pemerintah dapat membangun sistem deteksi dini yang mampu memetakan perusahaan dan sektor industri mulai mengalami penurunan produksi, penurunan pesanan, atau tekanan biaya operasional.
“Dengan begitu, pemerintah memiliki waktu untuk melakukan intervensi sebelum perusahaan mengambil keputusan melakukan PHK massal,” tegas Nurhadi.
Ketua DPD NasDem Kabupaten Blitar itu juga mengatakan, Nurhadi, pemerintah harus mengedepankan penyelamatan lapangan kerja. PHK, tegas Nurhadi, harus dapat menjadi pilihan terakhir.
“Kementerian Ketenagakerjaan perlu memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi alternatif, seperti penyesuaian jam kerja, relokasi tenaga kerja, peningkatan produktivitas, hingga pemberian insentif bagi industri padat karya yang mampu mempertahankan pekerjanya,” urai Nurhadi.
Di sisi lain, Nurhadi mengingatkan, agar perlindungan bagi pekerja yang terdampak juga harus diperkuat. Nurhadi menyebut, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan ulang (reskilling dan upskilling), serta fasilitasi penempatan kerja harus dipastikan mudah diakses.
“Dan benar-benar membantu pekerja kembali ke dunia kerja dalam waktu yang cepat,” tutur Nurhadi.
Yang tidak kalah penting, kata Nurhadi, pemerintah harus menjaga iklim usaha tetap kondusif. Nurhadi menjelaskan, persoalan pasokan energi, kepastian regulasi, kemudahan berusaha, hingga perlindungan terhadap industri nasional harus menjadi perhatian bersama.
“Kalau sektor usaha terus mengalami tekanan, maka ancaman PHK akan semakin sulit dihindari,” imbuh dia.
Dengan demikian, Nurhadi memastikan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar langkah mitigasi tidak berhenti pada pemantauan semata.
“Tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu melindungi keberlangsungan usaha sekaligus menjamin hak dan masa depan para pekerja Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait maraknya kabar ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari Jawa Tengah saja hampir 1.500 buruh di PT Victoria Apparel dan PT Samwon terancam jadi korban PHK.
Angka PHK periode Januari sampai Juni 2026 tembus 32.389 orang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi yakni sebanyak 6.727 orang (20,77%).
Yassierli menjelaskan, pemerintah akan terlebih dahulu memverifikasi setiap laporan sebelum menyimpulkan bahwa PHK benar-benar akan terjadi. Setiap informasi mengenai PHK akan diklarifikasi untuk mengetahui penyebabnya sekaligus dicarikan solusinya. (rizal/*)
0 Komentar