JAKARTA (24 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menegaskan bahwa keberadaan PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, dan Perum DAMRI tidak semata-mata menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga mengemban mandat negara untuk menghadirkan keadilan transportasi bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan kawasan timur Indonesia.
Subardi mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan masyarakat secara merata tanpa kesenjangan layanan antarwilayah.
“Transportasi bukan hanya soal bisnis. Ini adalah kewajiban negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat agar konektivitas antarwilayah dapat terwujud dengan baik,” ujar Subardi dalam RDP Komisi VI dengan jajaran direksi Pelni, ASDP, dan DAMRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas layanan dan infrastruktur transportasi antara Pulau Jawa dan wilayah lain, khususnya Indonesia Timur. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan BUMN sektor transportasi.
“Kalau kita bicara logistik dan transportasi, kualitas layanan di Jawa masih jauh lebih baik dibandingkan banyak wilayah di luar Jawa. Ini merupakan bentuk keadilan yang masih ditunggu rakyat,” katanya.
Subardi menilai Pelni, ASDP, dan DAMRI memiliki peran strategis sebagai ujung tombak negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang belum berkembang.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya dukungan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, dermaga, jalan, dan sarana pendukung lainnya.
“Negara harus hadir. Infrastruktur transportasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Kehadiran negara menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Subardi juga menyoroti peran DAMRI sebagai operator transportasi perintis yang membuka akses di wilayah-wilayah yang belum layak secara komersial.
Ia mengingatkan agar kehadiran layanan perintis tidak justru berujung pada persaingan yang tidak sehat dengan sektor swasta setelah suatu wilayah berkembang.
“DAMRI menjalankan tugas negara sebagai pelopor. Jangan sampai setelah rute berkembang dan menguntungkan, justru terjadi persaingan yang tidak sehat antara tangan negara dan swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subardi meminta evaluasi menyeluruh terhadap skema dukungan pemerintah kepada BUMN transportasi, baik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, bantuan negara harus disertai perencanaan yang jelas agar tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.
“Harus ada roadmap yang jelas. Sampai kapan PSO diberikan, sampai kapan PMN diperlukan. Jangan setiap tahun hanya mengajukan bantuan tanpa evaluasi yang terukur. BUMN juga harus memiliki target kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Subardi mendorong penguatan sinergi antarbadan usaha milik negara guna membangun ekosistem transportasi dan logistik nasional yang lebih efisien. Menurutnya, kolaborasi antara Pelni, ASDP, DAMRI, dan BUMN lainnya dapat menciptakan kepastian pasar sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Dalam pandangan Subardi, ukuran keberhasilan BUMN transportasi bukan hanya laba perusahaan, melainkan sejauh mana kehadiran negara mampu menghadirkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi hingga ke wilayah terluar Indonesia.
“Sinergi harus diperkuat agar terbentuk ekosistem yang saling mendukung. Dengan begitu, BUMN memiliki kepastian pasar dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Subardi. (yudis/*)
0 Komentar