Home / Berita / Opini
Opini

Hakim Tanpa Palu, Vonis Sebelum Fakta

📅 04 Agu 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

Oleh: N.D. Santoso

Tim Media Center DPP NasDem

TIDAK pernah ada zaman ketika manusia begitu mudah menjadi hakim dan begitu sulit menjadi manusia. Hari ini, seseorang tidak perlu memasuki ruang sidang untuk kehilangan nama baiknya. Juga tidak perlu mendengar palu diketukkan. Bahkan, tidak perlu tahu bahwa dirinya sedang diadili.

Cukup sebuah video yang kehilangan konteks. Sepotong percakapan yang kehilangan awal. Atau satu foto yang kehilangan cerita. Selebihnya, jutaan orang akan menyelesaikan persidangan itu atas nama keyakinannya masing-masing. Barang bukti belum lengkap terkumpul. Suara palu vonis sudah nyaring dipukul.

Mungkin, itulah paradoks terbesar zaman digital. Teknologi diciptakan untuk mempercepat arus informasi, tetapi tanpa disadari juga mempercepat lahirnya penghakiman. Kita berhasil mempersingkat waktu untuk mengetahui sesuatu, namun pada saat yang sama kehilangan kesabaran untuk memahaminya.

Ada pola yang terus berulang. Seseorang menjadi viral. Ribuan bahkan jutaan komentar bermunculan. Potongan video dibagikan tanpa henti. Kemarahan menjalar jauh lebih cepat daripada rasa ingin tahu.

Tidak lama kemudian, fakta yang lebih utuh muncul. Cerita yang semula tampak hitam-putih berubah menjadi jauh lebih rumit. Ada bagian yang dipotong. Ada konteks yang hilang. Ada penjelasan yang tidak pernah ikut viral.

Namun, semuanya sudah terlambat. Keramaian telah menemukan perkara baru. Yang tertinggal hanyalah seseorang yang harus hidup dengan nama yang telanjur rusak. Barangkali, itulah hukuman paling berat pada era media sosial. Bukan kehilangan perkara. Melainkan kehilangan kesempatan untuk dinilai secara adil.

Kita sering menyalahkan algoritma. Padahal algoritma tidak mempunyai moral dan tidak mengenal benar atau salah. Tetapi hanya mengenal perhatian. Apa yang membuat orang berhenti. Apa yang membuat orang bereaksi. Apa yang membuat orang terus kembali ke layar.

Dalam logika itu, kemarahan selalu mempunyai nilai yang tinggi. Bukan karena kemarahan itu benar. Melainkan karena kemarahan membuat orang bertahan lebih lama. Dan semakin lama kita bertahan, semakin bernilai perhatian kita.

Ironisnya, kita mengira sedang membela kebenaran. Padahal, tidak jarang kita hanya sedang menjadi tenaga pemasaran paling murah bagi kemarahan itu sendiri.

Demokrasi memang memberi hak kepada setiap orang untuk berbicara. Masalahnya dimulai ketika semua orang merasa memiliki hak untuk memutuskan. Hakim membutuhkan hukum. Penyidik membutuhkan bukti. Jaksa membutuhkan proses. Jurnalis membutuhkan verifikasi.

Media sosial sering kali hanya membutuhkan keyakinan. Padahal keyakinan yang lahir sebelum proses hampir selalu melahirkan putusan yang datang sebelum keadilan. Di situlah sesuatu yang sangat penting perlahan menghilang dari ruang publik kita, yaitu jeda. Jeda untuk mendengar. Jeda untuk memeriksa. Jeda untuk ragu.

Padahal, hampir semua keputusan besar dalam peradaban lahir dari kemampuan manusia menunda kesimpulan. Keraguan bukan musuh kebenaran. Keraguan adalah pagar yang menjaga agar manusia tidak terlalu cepat merasa benar.

Mungkin, karena itulah hukum dibangun dengan prosedur yang panjang. Bukan untuk melindungi kesalahan. Tetapi untuk melindungi manusia dari kesalahan manusia itu sendiri.

Dan mungkin, di situlah ruang sidang dan timeline akhirnya memilih jalan yang berbeda. Yang satu mencari kebenaran sebelum menjatuhkan putusan. Yang lain terlalu sering menjatuhkan putusan agar merasa telah menemukan kebenaran.

Ada satu perubahan yang nyaris tidak kita sadari. Dulu, manusia mencari kebenaran untuk menemukan siapa yang bersalah. Hari ini, kita lebih sering mencari seseorang yang dapat disalahkan agar merasa telah menemukan kebenaran. Perbedaannya tampak sederhana.

Sesungguhnya, ia mengubah hampir seluruh cara kita memperlakukan sesama manusia. Ketika tujuan kita adalah mencari kebenaran, pertanyaan menjadi sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang belum kita ketahui? Adakah sudut pandang yang belum kita dengar?

Namun, ketika tujuan kita berubah menjadi mencari orang yang harus dipersalahkan, pertanyaan perlahan kehilangan tempatnya. Yang tersisa hanyalah keyakinan. Dan keyakinan adalah hakim yang paling berbahaya ketika ia berhenti mau mendengar.

Setiap peradaban besar dibangun di atas satu kesadaran yang sama, yaitu manusia dapat keliru. Karena itulah lahir pengadilan, ada saksi, ada pembuktian, dan terdakwa diberi hak untuk membela diri. Bukan karena hukum selalu benar. Melainkan karena hukum memahami bahwa manusia tidak selalu benar.

Ironisnya, media sosial justru bergerak dengan logika yang sebaliknya. Semakin sedikit kita mengetahui sebuah perkara, semakin besar godaan untuk segera mengambil kesimpulan. Semakin pendek potongan informasi yang kita lihat, semakin utuh keyakinan yang kita bangun. Barangkali, bukan karena kita semakin cerdas. Barangkali, karena kita semakin tidak sabar.

Ada satire yang diam-diam sedang kita jalani. Di ruang sidang, satu bukti yang gugur dapat mengubah seluruh perkara. Di media sosial, seribu bukti yang datang belakangan sering kali gagal mengubah satu kesimpulan yang datang terlalu cepat.

Di ruang sidang, hakim diwajibkan netral. Di media sosial, netral sering dianggap tidak punya keberanian.

Di ruang sidang, emosi harus dikendalikan. Di media sosial, emosi justru menjadi mata uang yang paling mahal.

Kita menyebutnya kebebasan berekspresi. Platform menyebutnya keterlibatan pengguna. Padahal, tidak sedikit yang sesungguhnya hanyalah kemarahan yang sedang diperdagangkan.

Inilah ironi yang jarang kita bicarakan. Semakin demokratis ruang berbicara, semakin besar pula tanggung jawab untuk menahan diri. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Kebebasan dipahami sebagai hak untuk mengatakan apa saja. Bukan sebagai tanggung jawab untuk memastikan apa yang kita katakan tidak menghancurkan seseorang yang belum memperoleh kesempatan menjelaskan.

Mungkin karena itu, krisis terbesar media sosial hari ini bukanlah banjir informasi. Melainkan banjir kepastian. Semua orang yakin. Sedikit yang mau memeriksa. Semua orang berani memutuskan. Sedikit yang bersedia mengatakan, “Saya belum tahu seluruh ceritanya.” Padahal, kalimat itulah yang sesungguhnya menjaga peradaban tetap waras.

Persoalan ini tidak lagi berhenti pada media sosial. Tetapi juga menyentuh cara kita mendidik anak. Cara kita membangun ruang publik. Cara kita memahami keadilan.

Sebab, setiap kali kita mengajarkan bahwa keramaian lebih penting daripada pembuktian, kita sedang mewariskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sebuah unggahan viral. Kita sedang mewariskan kebiasaan mengadili manusia sebelum memahami manusia itu sendiri. Dan tidak ada masyarakat yang benar-benar adil apabila lebih percaya kepada sorak-sorai kerumunan daripada kesabaran untuk mencari kebenaran.

Barangkali, yang sedang berubah bukanlah cara media sosial bekerja. Yang sedang berubah adalah cara kita memaknai keadilan. Kita hidup pada masa ketika setiap orang dapat menjadi penyiar. Itu kemajuan. Setiap orang dapat menyampaikan pendapat. Itu demokrasi.

Namun ketika setiap orang mulai merasa berhak menjatuhkan putusan, di situlah persoalannya dimulai. Sebab keadilan tidak pernah dibangun di atas keyakinan semata. Namun dibangun di atas kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita mungkin belum mengetahui seluruh cerita. Tidak ada peradaban yang runtuh karena terlalu berhati-hati sebelum menghukum seseorang.

Sebaliknya, terlalu banyak manusia yang hidupnya runtuh karena orang lain terlalu cepat merasa benar. Mungkin itulah mengapa hukum selalu memisahkan antara dugaan dan pembuktian. Antara tuduhan dan putusan. Antara emosi dan keadilan. Bukan untuk melindungi kesalahan. Melainkan untuk melindungi kemanusiaan.

Sebab sekali nama baik diruntuhkan oleh keramaian, tidak ada algoritma yang mampu membangunnya kembali. Sekali kepercayaan dihancurkan oleh prasangka, tidak ada tombol yang dapat mengembalikannya seperti semula.

Teknologi telah memberi kita kemampuan untuk berbicara kepada dunia. Namun ia tidak pernah memberi kita hak untuk mengabaikan proses. Hak itu tetap tidak dimiliki siapa pun.

Barangkali, di situlah ironi terbesar zaman ini. Kita begitu takut apabila hukum salah menghukum orang yang benar. Namun, kita sering merasa tidak bersalah ketika ikut menghukum seseorang tanpa mengetahui seluruh kebenaran.

Dan mungkin, pertanyaan terpenting dari semua ini bukanlah apakah media sosial telah menjadi pengadilan. Melainkan, kapan kita mulai merasa pantas menjadi hakim?

Padahal, tidak pernah ada yang mengangkat kita menjadi hakim. Tetapi setiap hari, kita bertindak seolah-olah palu itu memang berada di tangan kita.

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *