JAKARTA (28 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nessy Kalviya, menerima audiensi Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua GPSP, Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP., M.Si., yang menyampaikan aspirasi dan rekomendasi organisasi terkait penguatan keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang strategis penyelenggaraan pemilu.
Dalam pertemuan tersebut, GPSP menyerahkan policy brief yang memuat sejumlah gagasan mengenai reformasi tata kelola penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait proses seleksi penyelenggara pemilu, keterwakilan perempuan di dalam tim seleksi (timsel), serta pentingnya proses seleksi yang inklusif, profesional, transparan, dan berintegritas.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan antara lain peningkatan keterwakilan perempuan dalam timsel, penguatan independensi dan integritas proses seleksi, serta mekanisme yang transparan, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi perempuan untuk berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemilu.
GPSP juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam timsel. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiensi, keterwakilan perempuan dalam timsel selama tiga periode berada pada kisaran 14–27%. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan didorong melalui langkah afirmatif agar peluang perempuan untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu semakin terbuka.
Selain persoalan keterwakilan, GPSP mendorong perbaikan komposisi timsel dengan memperkuat unsur masyarakat dan akademisi serta memastikan keberagaman kompetensi. Kemampuan di bidang teknologi informasi, manajemen, logistik, dan hukum dinilai penting untuk melengkapi kapasitas timsel dalam menjalankan proses seleksi secara profesional.
GPSP juga menyampaikan pentingnya membangun pipeline perempuan melalui penguatan kapasitas, pelatihan, serta pemberian pengalaman sejak jenjang penyelenggara pemilu di tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dengan demikian, semakin banyak perempuan memiliki kesiapan dan kompetensi untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pemilu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nessy mengatakan penguatan keterwakilan perempuan bukan semata-mata persoalan jumlah, tetapi juga menyangkut bagaimana memastikan perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam kehidupan publik.
“Saya menyambut baik aspirasi yang disampaikan GPSP. Perempuan memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat besar untuk ikut berkontribusi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Karena itu, yang perlu kita dorong adalah kesempatan yang adil, ruang yang terbuka, serta proses yang memberikan kepercayaan kepada perempuan,” ujar Nessy.
Menurut Nessy, masukan yang disampaikan GPSP merupakan bagian penting dari aspirasi masyarakat yang perlu diserap dan dikomunikasikan melalui Fraksi Partai NasDem kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ia menilai dialog dengan organisasi masyarakat, khususnya yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, penting untuk memastikan pengalaman serta perspektif perempuan ikut menjadi bagian dalam pembahasan kebijakan publik.
Nessy juga menekankan bahwa upaya meningkatkan keterwakilan perempuan harus dibarengi dengan penguatan kapasitas.
“Kita ingin semakin banyak perempuan berani mengambil peran. Ketika perempuan diberi ruang dan kesempatan, perempuan bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi dan ikut memberikan kontribusi bagi masa depan bangsa,” kata Nessy.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam ruang publik tidak cukup hanya dibuka secara formal, tetapi juga harus didukung dengan ekosistem yang memungkinkan perempuan tumbuh, memperoleh pengalaman, dan memiliki kompetensi untuk mengisi posisi-posisi strategis.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Fraksi Partai NasDem dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan dan keterwakilan perempuan.
Sementara itu, aspirasi yang berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan dan regulasi pemilu selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan di bidang kepemiluan.
Adapun perspektif pemberdayaan, kapasitas, dan keterwakilan perempuan tetap menjadi bagian penting dalam proses penyerapan aspirasi tersebut. (imam setiawan/*)
0 Komentar