JAKARTA (1 September): Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraeni, menegaskan bahwa keberhasilan parlemen tidak cukup diukur dari banyaknya undang-undang yang berhasil dilahirkan.
Keberhasilan tampak apabila setiap produk legislasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengisi kekosongan hukum.
“Ya tentu saja tidak hanya sekadar berapa banyak undang-undang yang dilahirkan, tetapi bagaimana undang-undang ini dapat hadir di masyarakat dan dapat mengisi ruang kosong, ruang hukum yang ada dan manfaatnya tentu saja untuk masyarakat, negara, dan bangsa,” kata Amelia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Amelia menilai, proses legislasi perlu diarahkan agar menghasilkan regulasi yang memiliki manfaat nyata. Undang-undang, kata dia, harus mampu menjadi instrumen untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Amelia menyebut Komisi I DPR RI juga menghadapi berbagai isu strategis yang berkembang seiring dinamika global. Situasi geopolitik dunia dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian dan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan di Komisi I.
“Ya ada banyak isu ya, karena kan saat ini kan situasi geopolitik dunia yang berpengaruh juga pada situasi perekonomian, kemudian juga tentang isu-isu pertahanan, kemudian juga isu pertahanan keamanan menjadi trending topic juga di Komisi 1 dan tentunya dijadikan digitalisasi bagaimana kita bisa menciptakan ruang digital yang aman dan juga berdaulat,” ujar Amelia.
Menurut Amelia, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam agenda Komisi I. Digitalisasi perlu diikuti dengan penguatan tata kelola dan perlindungan ruang digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman.
Tantangan ke depan tidak hanya menyangkut pertahanan dan keamanan secara konvensional, tetapi juga menyentuh ruang digital yang semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Dengan dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, dan kebutuhan regulasi yang terus berubah, Amelia menilai DPR RI perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap relevan serta memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa. (safa/*)
0 Komentar