SERANG (5 Okotber): Persaingan yang terjadi pada perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang terkonsentrasi pada PTS tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan dan mengancam keberlangsungan PTS lainnya.
“Persaingan tidak sehat terjadi antara perguruan tinggi swasta. Karena apa? Faktanya adalah ada mahasiswa yang terkonsentrasi pada satu perguruan tinggi. Nah, ini saya minta tolong dikaji, faktor apa yang mendampak. Apakah faktor biaya, pelayanan, faktor gedung, atau apa? Oleh karenanya, saya mendorong agar penerimaan mahasiswa baru jangan berlomba secara kuantitas, tapi harus seleksi berdasarkan kualitas,” ungkap anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Furtasan Ali Yusuf seusai pertemuan dengan civitas akademika perguruan tinggi se-Banten di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Jumat (2/10/2026).
Furtasan menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konsentrasi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi tertentu.
Legislator NasDem dari Dapil Banten II itu juga mengingatkan, orientasi penerimaan mahasiswa baru yang terlalu menitikberatkan pada kuantitas dapat berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat sekaligus menjaga keberlangsungan PTS.
Salah satu opsi yang diusulkannya ialah pemerintah mengkaji penerapan klaster biaya pendidikan di PTS. Menurut Furtasan, pengelompokan biaya tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan struktur pembiayaan yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas dan kualitas masing-masing perguruan tinggi.
“Oleh karenanya, segera pemerintah ambil tindakan, dikaji, dibikin standar biaya minimal itu berapa, biaya menengah berapa, biaya paling tinggi berapa. Bagi perguruan tinggi yang sudah kuat, dengan menaruh biaya yang paling rendah pun tetap akan hidup. Tapi, kalau perguruan tinggi yang pendapatannya hanya dari uang kuliah, 95 persen, wassalam (tutup),” keluhnya.
Legislator daerah pemilihan Banten II itu menegaskan, kebijakan penerimaan mahasiswa baru perlu diarahkan tidak semata-mata untuk mengejar jumlah mahasiswa, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan dan keberlanjutan perguruan tinggi tetap terjaga. (dpr.go.id/*)
0 Komentar