JAKARTA (12 November): Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, dan tokoh politik bukan kasus biasa. Bahkan diyakini ada unsur lain yang melatarbelakangi aksi penyadapan tersebut.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Machfud Arifin dalam Rapat Kerja Khusus Komisi III dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jadi dia ini pasti ada unsur-unsur lain, bukan penyadapan biasa, top level yang melakukan (penyadapan),” ujar Machfud.
Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan II itu juga mengatakan, selama ini tidak pernah ada Kapolri yang berani berontak, bahkan melawan Presiden sebagai atasannya. Paling hanya berbicara di media jika ada hal yang tidak sejalan.
“Tapi ini top levelnya, pasti ini ada hal khusus yang ingin diskenariokan,” kata Machfud.
Oleh karena itu, dia mendukung Polri mengusut kasus ini dengan menerapkan Pasal 160 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur mengenai definisi makar.
“Fraksi NasDem mendukung Pak Kapolri untuk berani mengusut kasus ini,” pungkas Machfud. (metrotvnews.com/*)
0 Komentar