Home / Berita / Berita
Berita

Sahroni Desak Kapolri Usut Tuntas Pelaku Penyadapan Presiden

📅 12 Nov 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (12 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertindak tegas mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. 

Hal tu disampaikan Sahroni dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Sahroni mengingatkan agar langkah penegakan hukum yang telah dilakukan Polri tidak berhenti di tengah jalan, terlebih setelah adanya penindakan terhadap seorang jenderal bintang empat yang masih aktif.

“Ini jangan lembek, nanti pelan, enggak ada beritanya lagi, Pak. Kita enggak mau, Bapak udah kenceng-kenceng, udah nangkep begitu, jenderal bintang empat pula yang Bapak tangkap, yang masih aktif,” tegas Sahroni.

Menurut Sahroni, momentum kepemimpinan Kapolri saat ini harus dimanfaatkan untuk menuntaskan persoalan di internal kepolisian. Ia meminta tidak ada keraguan dalam menindak siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa mempertimbangkan jabatan maupun kedudukannya di institusi Polri.

“Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak enggak punya beban jadi Kapolri baru, Bapak sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi,” ujarnya.

Sahroni juga mengingatkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan kepala negara dan kredibilitas institusi kepolisian. 

Untuk itu, ia meminta Kapolri memastikan tidak ada lagi pihak yang masih bergerak di balik perkara tersebut dan berpotensi menghambat proses pengungkapan.

“Harkat martabat Presiden Bapak harus jaga, karena ini di dalam institusi Bapak. Jangan sampai mereka menjalar yang masih ada, yang belum Bapak tuntasin,” kata Sahroni.

Ia menegaskan, tindakan tegas diperlukan untuk memastikan seluruh persoalan diusut hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun institusi.

“Bapak harus benar-benar melakukan tindakan tegas yang Bapak harus wajib lakukan untuk mengamankan negara ini menjadi lebih baik atas Bapak pimpin sebagai Kapolri,” pungkasnya. (safa/*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *