JAKARTA (12 November): Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Syarif Fasha, menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jambi yang membahas penyelesaian persoalan blokir zona merah pertanahan di Kota Jambi. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Pansus DPRD Kota Jambi meminta masukan dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dan anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi sebagai bahan penyusunan kesimpulan akhir Pansus. Sebelumnya, BAM DPR RI telah melakukan kunjungan ke Jambi beberapa minggu lalu untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.
“Pagi ini kami menerima kedatangan tim Pansus di DPRD Kota Jambi terkait penyelesaian blokir zona merah. Yang beberapa minggu yang lalu telah dikunjungi dan telah diselesaikan oleh BAM DPR RI. Maksud dan tujuan pansus adalah untuk kesimpulan terakhir nanti memerlukan masukan, baik dari BAM maupun dari anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi,” ujar Syarif Fasha.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan tugas dan fungsi BAM DPR RI serta perkembangan penanganan persoalan blokir zona merah. Syarif juga menyarankan agar Pansus DPRD Kota Jambi segera menuntaskan pembahasan dan menyusun rekomendasi penyelesaian.
“Sudah kami sampaikan, sampai sejauh mana tupoksi BAM dan sampai sejauh mana penanganan kasus ini. Kami juga menyarankan kepada Pansus DPRD Kota Jambi untuk segera menyelesaikan Pansus ini dan membuat rekomendasi. Yaitu yang pertama kepada Pemerintah Kota Jambi juga untuk eksekutif untuk membentuk tim terpadu penyelesaian permasalahan kepemilikan sertifikat hak atas tanah ini. Dan kemudian juga kemungkinan nanti Pansus juga akan berlanjut ke Pansus teknik terkait dengan kepemilikan lahan ini nanti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif menegaskan DPR RI, khususnya BAM, siap mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut apabila masih dibutuhkan. Ia berharap upaya tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, tidak hanya di Jambi, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.
“Dan hal-hal yang lain kami DPR RI khususnya BAM, akan mengawal ini apabila nanti masih diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat ini. Mudah-mudahan kita ke depan nanti baik BAM merupakan bagian daripada DPR RI mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat tidak hanya di Jambi tapi di Indonesia ini,” pungkasnya. (gema/*)
0 Komentar