Fokus pada Program Prioritas untuk Capai Sejumlah Target Pembangunan Kebudayaan
JAKARTA (7 Februari): Upaya untuk tetap fokus pada sejumlah program prioritas diharapkan mampu merealisasikan sejumlah target pembangunan di sektor kebudayaan. "Di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah di sejumlah kementerian dan lembaga, upaya fokus pada sejumlah program prioritas merupakan langkah yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/2/2025). Pada awal pekan ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan sejumlah program prioritas di kementerian yang dipimpinnya di tengah langkah efesiensi yang diperintahkan Presiden. Program prioritas itu antara lain revitalisasi kawasan budaya, cagar budaya,
Teguh Iswara Ingatkan tentang Pentingnya Pencegahan Kecelakaan di Jalan Raya
BOGOR (7 Februari): Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mengungkapkan belasungkawa mendalam atas kecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 4 Februari 2025 malam. Kejadian tragis itu menelan delapan korban jiwa. Dalam pernyataannya, Teguh menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. "Kecelakaan ini adalah pengingat bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran akan keselamatan di jalan raya. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memastikan infrastruktur jalan yang lebih aman dan disiplin pengguna jalan
Jiddan Tawarkan Pengelolaan Dana Pensiun secara Mandiri tanpa Bebani APBN
JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, menyoroti pentingnya langkah konkret agar sistem dana pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem pensiun, terutama dengan meningkatnya jumlah penerima setiap tahun," ungkap Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI dan Direktur Utama PT Taspen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Jiddan menyatakan apakah ada kajian untuk mengadopsi
Sri Wulan Minta Mensos Perjelas Status Pendamping PKH yang Telah Menjadi P3K
JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperjelas status para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menekankan perlunya kepastian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. "Kejelasan dari pendamping PKH yang kebanyakan sudah diterima sebagai P3K. Apakah mereka melakukan tugas yang sama tetapi posisi berbeda atau seperti apa? Karena ini harus diperjelas, supaya tidak tumpang tindih di lapangan," ujar Sri Wulan
Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Bermutu
JAKARTA (6 Februari): Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mulai dirasakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kementerian itu mengalami pemotongan Rp8 triliun dari total anggaran sebesar Rp33,5 triliun, sehingga anggaran yang dikelola tinggal sekitar Rp25,5 triliun. "Angka tersebut terhitung jauh dari cukup untuk menangani kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia," ungkap anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025). Ratih yang sudah dua periode duduk di komisi X DPR menambahkan, efisiensi pengelolaan keuangan negara tentu
Sahroni Minta Kepala SPN Polda Jabar Evaluasi Kegiatan Analisis Psikologis Siswa
JAKARTA (6 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat Kombes Dede Yudi Ferdiansyah segera mengevaluasi jajarannya terkait pelaksanaan analisis kesehatan dan psikologis siswa di sekolah tersebut. Pasalnya, siswa bernama Valyano Boni Raphael diberhentikan dari SPN Polda Jawa Barat diduga berdasarkan hasil analisis psikologis yang bermotif kebencian. “Pak Kepala SPN, enggak bisa begini, Pak. Ini cara melaporkan cuma analisa kebencian kepada seseorang. Ini harus dievaluasi, Pak!” tegas Sahroni saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi
Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Harus Segera Diatasi dengan Langkah Nyata
JAKARTA (6 Februari): Sejumlah masalah krusial terkait pemberdayaan perempuan dan anak harus segera diatasi dengan langkah nyata, sehingga berbagai potensi yang dimiliki perempuan dan anak dapat menjadi salah satu pendorong dalam pencapaian target-target pembangunan nasional. "Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan langkah penting dalam proses pembangunan nasional. Perempuan yang berdaya dapat ikut menyejahterakan keluarga yang merupakan bagian terkecil dari suatu negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025). Selain itu, jelas Lestari, tumbuh kembang anak di lingkungan yang sehat berpotensi
Furtasan Ali: Masalah Kesejahteraan Guru Harus Diselesaikan dengan Solusi Konkret
JAKARTA (6 Februari): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H Furtasan Ali Yusuf, menegaskan bahwa permasalahan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian bersama serta segera diselesaikan dengan solusi yang konkret dari pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR saat menerima pengaduan terkait kesejahteraan guru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Sebagai seorang guru dengan pengalaman mengajar selama 34 tahun, Furtasan mengaku sangat memahami tantangan yang dihadapi para pendidik. Ia menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait rekrutmen,
Lisda Inisiasi Bantuan Kaki-Tangan Palsu untuk 150 Tuna Daksa di Sumbar
PADANG (6 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menginisiasi pengukuran kaki-tangan palsu untuk menunjang aktivitas bagi 150 tuna daksa di Sumatra Barat. Pengukuran yang dilakukan di Balai Diklat Koperasi Kota Padang, Sumatra Barat, pada Rabu (5/2/2025) itu juga melibatkan sejumlah yayasan seperti Yayasan Maha Cinta Rawdha, Yayasan Peduli Tuna Daksa, serta Yayasan Gereja Yesus Kristus (GYK) untuk kegiatan pengukuran dan produksi kaki tangan palsu. “Alhamdulillah, setelah beberapa tahun tidak terlaksana pascacovid, hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan yang dulunya rutin kita
NasDem Berkomitmen Bantu Tingkatkan Pendapatan Sumba Tengah
JAKARTA (6 Februari): Sejumlah anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima aspirasi DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya meningkatkan akselerasi dan pendapatan daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran. “Tentang aspirasi tadi, pasti kami tampung, sudah dicatat oleh tenaga ahli fraksi. Jadi kami akan perjuangkan anggaran (Kabupaten Sumba Tengah) itu,” ujar anggota Komisi IX DPR, Julie Sutrisno Laiskodat, saat menerima audiensi pimpinan dan anggota DPRD Sumba Tengah, di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai