Teguh Iswara Dorong Pembentukan Unit Siaga Bencana Berbasis Riset
SUMBER (11 November): Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mendorong percepatan pembentukan unit-unit siaga di daerah rawan bencana. Hal itu penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap situasi darurat.
Menurut Teguh, pembentukan unit siaga perlu mempertimbangkan aspek data dan riset, agar penempatannya tepat sasaran dan selaras dengan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.
“Kita harus kembali ke data, kembali ke riset, daerah mana yang paling banyak menyumbang kejadian bencana bisa dijadikan percontohan lebih dahulu,” ujar Teguh dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Pos SAR Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
Legislator Partai NasDem itu menilai, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pembangunan unit siaga dapat dimulai secara bertahap melalui proyek percontohan di daerah dengan tingkat kerentanan tertinggi.
“Kalau dari saya pribadi, paling tidak coba dulu bangun satu unit siaga sebagai percontohan. Ketika itu terbukti efektif dan bisa terakreditasi, maka modelnya dapat diperluas ke wilayah lain,” tambah Teguh.
Dalam pandangannya, keberadaan unit siaga tidak hanya memperkuat sistem tanggap darurat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Dengan adanya unit siaga, kebutuhan SDM di sektor kebencanaan akan ikut tumbuh. Setiap pos akan memerlukan petugas tambahan, yang artinya membuka peluang pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat,” jelasnya.
Teguh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana, khususnya antara masyarakat, Basarnas, TNI, dan Polri.
Ia menilai kegiatan pelatihan seperti pencarian korban dan pertolongan pertama harus terus digalakkan agar kesiapsiagaan masyarakat semakin kuat.
“Dengan adanya unit siaga, kegiatan pelatihan bisa dihidupkan secara rutin. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, koordinasi antara masyarakat, Basarnas, TNI, dan Polri bisa berjalan lebih baik,” tegasnya.
Teguh menyatakan keyakinannya bahwa pendekatan berbasis riset dan kesiapan pemerintah daerah dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sistem tanggap darurat yang berkelanjutan.
“Pertimbangan lainnya adalah kesiapan pemerintah daerah, apakah mereka mampu menyiapkan fasilitas dan memiliki kemauan politik untuk menyediakan insentif bagi pelaksanaan program tersebut,” tutup Teguh. (Yudis/*)
