YOGYAKARTA (22 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, meminta BUMN yang bergerak di sektor pariwisata dan transportasi mengambil peran lebih besar dalam mendukung pengembangan wisata di Yogyakarta.
Ia menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha agar layanan pariwisata kepada publik, khususnya di Yogyakarta dapat terintegrasi dengan baik.
“Bagaimana menangani konsolidasi dan evaluasi berkaitan dengan sinergitas mereka yang berkecimpung dalam objek pariwisata di Yogya, sehingga betul-betul pelayanan pariwisata bisa terintegrasi, tidak hanya sekadar BUMN, tapi juga pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku bisnis,” ujar Subardi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR di Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, potensi wisata di Yogyakarta sangat besar, namun belum didukung optimal oleh layanan transportasi umum milik BUMN.
Subardi mencontohkan kawasan wisata di Gunungkidul yang memiliki garis pantai sepanjang 80 kilometer, tetapi baru dilayani satu armada DAMRI.
“Contoh, yang namanya Gunungkidul, pantainya 80 kilometer, yang diakses oleh Damri hanya satu. Padahal ada berapa titik? Ratusan titik di sana. Ada wisata alam, wisata religius, hingga wisata heritage, banyak sekali. Tapi belum tersentuh, yang menyentuh mereka swasta semua,” katanya.
Subardi juga menyoroti fakta bahwa sekitar 70 persen objek wisata di Yogyakarta saat ini dikelola pihak swasta.
Karena itu, ia menilai BUMN transportasi harus hadir sebagai penggerak utama dalam menyediakan aksesibilitas yang mudah dan terintegrasi bagi wisatawan, mulai dari bandara hingga destinasi wisata.
“Kalau semua BUMN pelaku ekonomi yang berhasil swasta ngapain penonton, ya nggak boleh. Untuk kemakmuran daerah, kemakmuran swasta yang dikembangkan, lah BUMN menjadi leader-nya lah,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai temuan dan masukan selama kunjungan kerja di Yogyakarta akan menjadi bahan pembahasan Komisi VI dengan kementerian terkait di Jakarta guna menentukan langkah kebijakan ke depan.
“Karena ini adalah bahan di lapangan, nantinya akan dibahas di Komisi VI untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan,” pungkas Subardi. (dpr.go.id/*)
0 Komentar