DENPASAR (6 Juni): Wacana Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali terkait peluang penerapan zonasi ketinggian bangunan hingga 45 meter di sejumlah kawasan di Bali mendapat sorotan tajam anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali I Nengah Senatara.
Nengah Senantara melontarkan kritiknya, bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi memperparah kepadatan penduduk di Bali, khususnya di wilayah Bali Selatan yang saat ini disebut sudah mengalami overload aktivitas dan pembangunan.
Ketua DPW NasDem Bali ini menilai wacana pembangunan gedung tinggi dapat memicu munculnya rumah susun dengan tingkat kepadatan penghuni yang tinggi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kenyamanan lingkungan hingga citra pariwisata Bali.
“Nanti bisa jadi ada rumah susun dengan penghuni satu kamar enam orang. Bisa habis Bali hingga di tinggal wisatawan,” tegas Nengah Senantara, Kamis (4/6/2026).
Nengah Senantara juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengambil langkah tegas melalui regulasi daerah untuk mengendalikan pembangunan di kawasan yang sudah padat.
Menurutnya, pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di wilayah Bali Selatan perlu dihentikan sementara demi pemerataan ekonomi dan pembangunan ke wilayah lain di Bali.
“Bali Selatan Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan stop hotel dan mall arahkan ke Bali Utara, Timur dan Barat sebagai bentuk pemerataan juga,” tegas Nengah.
Wacana zonasi bangunan hingga 45 meter sebelumnya menjadi perhatian publik, karena dinilai dapat mengubah karakter tata ruang Bali yang selama ini dikenal menjaga keseimbangan budaya, lingkungan dan pariwisata. (*)
0 Komentar