JAKARTA (12 Juni): Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menekankan perlu adanya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan beragai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.
Hal tersebut disampaikan Willy saat rapat kerja dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ( Kemen Imipas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Willy meminta Kemen Imipas tidak menyusun program kerja yang sekedar rutinitas saja.
Willy mengungkapkan, narasi kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kabar-kabar miring. Padahal, tambahnya, lingkungan lapas memiliki potensi sosiologis yang besar jika dikelola dengan pendekatan moral dan perilaku kolektif yang tepat, berkaca dari tren positif yang terjadi di luar negeri.
“Kalau kita melihat ini kan narasinya rata-rata atau major narasi itu kan negatif atau gelap gulita gitu. Padahal di Amerika hari ini secara tren penjaranya luar biasa Pak Menteri. Islam itu menjadi sebuah tren di semua penjara Amerika hari ini,” ujar Willy Aditya.
Willy juga memberikan catatan kritis mengenai penurunan performa sistem teknologi informasi di lapas. Ia mempertanyakan mengapa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang pada masa lalu sudah berjalan secara real-time, kini justru mengalami kemunduran.
“Artinya ada sesuatu blank spot yang terjadi nih. Kenapa ini bisa terjadi? Dari hal yang sudah top markotop, ternyata jadi tidak real time. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, apalagi kalau dulu hanya real time, hari ini kita bisa konekkan dengan semua CCTV hanya dengan satu dashboard. Itu no big deal lah. Jadi kami tentu meminta kita kerjasama,” tegas Willy.
Legislator NasDem itu juga mengingatkan agar manajemen Kemen Imipas tidak menggunakan gaya ‘pemadam kebakaran’ yang baru sibuk bergerak ketika ada masalah yang mencuat ke publik. Ia mendesak adanya program kerja konkret untuk mengatasi masalah over capacity, peredaran handphone, narkoba, hingga kebocoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) akibat penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.
“Ini programnya seperti business as usual saja. Tidak ada hal-hal yang yang out of the box untuk mengatasi kalau top over capacity itu bisa dengan skema restorative justice dan pidana sosial, apa kemudian skema yang kita tawarkan untuk handphone dan narkoba. Jadi termasuk juga tentang bukan hanya potensial loss, tapi beberapa PNBP negara yang loss dalam konteks imigrasi yang kemudian diselewengkan,” paparnya.
Di akhir pandangannya, Willy menegaskan bahwa seluruh mitra kerja Komisi XIII DPR harus menjadi teladan dalam mendukung semangat efisiensi dan penghematan ruang fiskal yang ditekankan Presiden. Oleh karena itu, Komisi XIII secara resmi belum dapat memberikan persetujuan terhadap usulan kenaikan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut. (dpr.go.id/*)
0 Komentar