JAKARTA (20 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, meminta pemerintah tidak memukul rata rencana revitalisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Menurutnya, tidak semua puskesmas memiliki tingkat kebutuhan revitalisasi yang sama sehingga pemerintah perlu melakukan pemetaan secara lebih detail dan menempatkan puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas.
Nurhadi menilai, anggaran yang disiapkan untuk program revitalisasi tersebut akan lebih optimal apabila benar-benar diarahkan kepada puskesmas yang kondisinya sudah tidak layak atau memiliki keterbatasan fasilitas yang secara langsung menghambat pelayanan masyarakat.
“Saya kira revitalisasi 10.000 puskesmas jangan dipukul rata. Tidak semua puskesmas membutuhkan revitalisasi dengan tingkat kebutuhan yang sama. Pemerintah harus melakukan pemetaan. Mana puskesmas yang memang kondisinya rusak dan membutuhkan intervensi segera, mana yang masih layak, dan mana yang paling membutuhkan prioritas,” ujar Nurhadi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, puskesmas di wilayah 3T harus mendapatkan perhatian lebih besar, karena masyarakat di daerah tersebut menghadapi persoalan pelayanan kesehatan yang jauh lebih kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas, akses geografis hingga kekurangan tenaga kesehatan.
“Kalau anggaran kita terbatas, maka prinsipnya harus jelas: yang paling membutuhkan harus didahulukan. Jangan sampai puskesmas yang kondisinya masih baik mendapatkan revitalisasi besar-besaran, sementara puskesmas di daerah terpencil justru masih kekurangan fasilitas dasar dan tenaga kesehatan,” katanya.
Nurhadi juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali komposisi anggaran program tersebut. Menurutnya, pembangunan fisik memang penting, tetapi tenaga kesehatan merupakan komponen utama dalam menentukan kualitas pelayanan di Puskesmas.
“Jangan sampai kita sibuk membangun gedung puskesmas, tetapi tenaga kesehatannya justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kalau ada anggaran yang bisa diefisienkan dari revitalisasi puskesmas yang sebenarnya belum terlalu mendesak, saya kira lebih bijak apabila sebagian diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan keberadaan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Ia mengatakan kesejahteraan nakes tidak semata-mata berbicara mengenai gaji atau insentif, tetapi juga mencakup kepastian karier, perlindungan kerja, peningkatan kompetensi, fasilitas penunjang, serta insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah 3T.
“Karena persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun puskesmas, tetapi bagaimana memastikan ada dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya yang mau bekerja dan bertahan di sana,” ujar Nurhadi.
Nurhadi menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan puskesmas dari sekadar mengejar target jumlah bangunan yang direvitalisasi menjadi pendekatan berdasarkan kebutuhan dan dampak pelayanan.
“Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya 10.000 puskesmas selesai direvitalisasi. Ukuran keberhasilannya harus lebih jauh: apakah masyarakat di daerah tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik? Apakah tenaga kesehatannya tersedia? Apakah masyarakat di daerah 3T tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan?” katanya.
Ia menegaskan, Fraksi NasDem mendukung penguatan pelayanan kesehatan primer, tetapi penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kalau harus memilih antara mempercantik bangunan yang masih layak dengan memastikan tenaga kesehatan di daerah terpencil mendapatkan insentif dan fasilitas yang layak, maka pemerintah harus berani menentukan prioritas. Negara harus hadir di tempat yang paling membutuhkan,” pungkas Nurhadi.(rizal/*)
0 Komentar