JAKARTA (3 September): Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian mengenai operasional dapur atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terpencil.
Menurutnya, pembangunan dapur di wilayah 3T tidak boleh berhenti pada pencapaian fisik. Setelah bangunan selesai, pemerintah harus memastikan dapur tersebut memiliki seluruh prasyarat untuk beroperasi dan melayani penerima manfaat.
BGN sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk melakukan aktivasi dapur-dapur 3T secara bertahap mulai September 2026.
“Kami ingin memastikan komitmen tersebut benar-benar menjadi operasional di lapangan. Jangan sampai dapurnya sudah dibangun, tetapi masyarakat belum menerima manfaat karena masih terkendala SDM, peralatan, logistik, listrik, air bersih atau pembiayaan operasional,” ujar Nurhadi di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia meminta BGN menyampaikan data secara konkret mengenai jumlah dapur di wilayah 3T yang telah selesai dibangun, yang sudah siap beroperasi, yang telah beroperasi, serta yang masih terkendala.
Selain itu, setiap daerah 3T memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan perencanaan khusus terkait rantai pasok dan distribusi bahan pangan.
“Dapur di Jakarta tentu tidak bisa disamakan dengan dapur di daerah terpencil. Persoalan jarak, transportasi, bahan pangan, listrik, air dan SDM harus dihitung sejak awal. Jangan setelah dapurnya berdiri baru kita mencari solusi,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat di wilayah 3T justru harus mendapatkan perhatian yang lebih besar karena akses terhadap pangan bergizi dan layanan dasar relatif lebih terbatas.
“Jangan sampai 3T hanya menjadi target dalam laporan pembangunan. Yang kami inginkan adalah kepastian: dapurnya ada, siap, beroperasi, makanan aman, dan masyarakat benar-benar menerima manfaat MBG,” pungkasnya. (rizal/*)
0 Komentar