WAMENA (13 Oktober): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Erna Sari Dewi mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap titik-titik longsor yang terjadi di jalur Trans Jayapura-Wamena, termasuk audit geoteknik dan ketahanan lereng.
Sebelumnya kondisi jalur Trans Jayapura-Wamena dilaporkan mengalami longsor di 27 titik pada Februari 2026. Peristiwa itu menjadi salah satu perhatian Komisi V saat Kunjungan Kerja Reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026).
“Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan audit geoteknik terhadap 27 titik longsor tersebut? Kedua, dalam kontrak KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha), siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kondisi seperti ini? Kemudian, apakah dalam kontrak terdapat klausul atau item yang mengatur terkait ketahanan lereng?” tanya Erna.
Legislator NasDem dari Dapil Bengkulu itu menegaskan, audit geoteknik penting dilakukan untuk memastikan kondisi lereng pada jalur tersebut, terlebih Trans Jayapura-Wamena berada di wilayah dengan karakteristik geografis berupa kawasan pegunungan. Ia menilai aspek ketahanan infrastruktur perlu menjadi perhatian agar kondisi geografis Papua Pegunungan tidak menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan.
“Kita ingin mengetahui hal ini lebih detail karena Papua Pegunungan dikelilingi oleh pegunungan. Jangan sampai kondisi geografis tersebut bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi titik-titik ketidakadilan dalam pembangunan di sini. Kita tentu menginginkan pembangunan yang sama dan berkeadilan,” tegasnya.
Risiko bencana di wilayah Papua Pegunungan juga tidak hanya berkaitan dengan longsor. Curah hujan tinggi yang memicu banjir dapat memperbesar risiko longsor, terutama ketika aliran air menggerus lereng dan melemahkan struktur tanah. Karena itu, penanganan banjir dan longsor perlu dilakukan secara terpadu.
Kondisi wilayah yang rawan banjir turut mendorong pemerintah menyiapkan pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan detail desain, dokumen lingkungan, serta studi LARAP pembangunan pengendali banjir di kawasan tersebut.
Adapun terkait penanganan jalur Trans Jayapura-Wamena, pemerintah sebelumnya melakukan penanganan terhadap titik-titik longsor untuk memulihkan akses transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mempertimbangkan karakteristik medan, sistem drainase, curah hujan, serta risiko banjir yang dapat memicu longsor di Papua Pegunungan.
Erna berharap aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur menjadi bagian penting dalam pembangunan konektivitas Trans Jayapura-Wamena.
“Pembangunan tidak hanya membuka akses bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan konektivitas yang aman dan berkelanjutan bagi Papua Pegunungan,” pungkas Erna. (dpr.go.id/*)
0 Komentar