LABUAN BAJO (24 Juli): Aspek keselamatan transportasi laut di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, harus diperkuat, mengingat destinasi wisata bahari tersebut berkelas dunia. Sekitar 68% wisatawan datang untuk menikmati wisata bahari, mayoritas merupakan wisatawan mancanegara yang memilih aktivitas menyelam (diving). Kondisi itu harus diimbangi dengan standar keselamatan yang memadai.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Kantor Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/7/2026).
“Labuan Bajo ini sudah menjadi destinasi wisata kelas dunia. Maka yang harus kita jaga adalah aspek keselamatannya. Orang akan berwisata dengan nyaman ketika mereka merasa aman berada di sini,” ujar Erna.
Legislator NasDem dari Dapil Bengkulu itu juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas dan peralatan Basarnas di Manggarai Barat. Menurutnya, destinasi wisata internasional semestinya didukung sistem pencarian dan pertolongan yang memadai serta memenuhi standar keselamatan internasional.
“Kita bicara wisata kelas dunia, tetapi Basarnas di sini baru memiliki pos-pos saja dan saya melihat peralatannya juga masih belum cukup untuk membangun sistem keselamatan yang optimal. Kalau wisata kelas dunia, maka standar keselamatannya juga harus bertaraf internasional,” tegasnya.
Ketua DPW NasDem Bengkulu itu juga mengungkapkan masih adanya persoalan di kawasan pelabuhan, seperti penumpang yang harus berpindah dari satu kapal ke kapal lain untuk mencapai dermaga. Ia meminta pengaturan alur kapal diperbaiki, termasuk memisahkan kapal pinisi wisata, kapal penumpang, dan kapal lainnya agar aktivitas di pelabuhan lebih tertata dan aman.
Terkait pengawasan, Erna mendesak agar ramp check terhadap kapal wisata dilakukan secara rutin. Ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah kelebihan kapasitas penumpang maupun memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan berfungsi dengan baik.
“Ramp check harus benar-benar dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan. Jangan sampai ada kapal yang overload demi mengejar keuntungan. Alat-alat keselamatan penumpang juga harus dipastikan lengkap dan berfungsi,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar