BENGKULU (4 Agustus): Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi mengungkapkan bawah dirinya memahami pembangunan tidak lahir dari keheningan. Jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, irigasi hingga rumah rakyat bermula dari keberanian membawa nama daerah ke meja sidang pengambilan keputusan.
“Tentu ini harus kita lanjutkan. Harus tetap berada dalam proyek strategis nasional, sehingga jadi perhatian pemerintah,” tegas Erna dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
Oleh karenanya, Ketua DPW Partai NasDem Bengkulu itu terus memperjuangkan agar pembangunan Tol Bengkulu–Lubuk Linggau tetap masuk dalam Proyek Strategis Nasional.
Lebih jauh Erna mengatakan, di Senayan, mikrofon bisa menjadi dua hal: sekadar pengeras suara, atau senjata memperjuangkan daerah.
“Ada anggota parlemen yang hadir hanya untuk memenuhi absensi. Ada pula yang menjadikan setiap rapat sebagai arena menagih janji negara kepada rakyat. Tapi saya memilih untuk menagih janji negara kepada rakyat,” ujar Erna.
Anggota Komisi V DPR RI itu memberi alasan, pilihan bukan tanpa alasan. Bengkulu bukan daerah biasa. Di tanah itulah Bung Karno menjalani pengasingan, bertemu Fatmawati, dan dari tangan putri Bengkulu itulah Sang Saka Merah Putih pertama dijahit. Republik pernah berhutang sejarah kepada Bengkulu. Maka wajar jika masyarakat berharap republik juga menghadirkan pembangunan yang sepadan.
“Bagi Bengkulu, tol bukan sekadar ruas jalan. Ia adalah pintu yang dapat memangkas biaya logistik, membuka investasi, dan menghubungkan provinsi ini dengan denyut ekonomi Sumatra,” tandas Erna.
Namun perjuangannya tidak berhenti pada proyek fisik. Dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum, ia juga mengkritik ketimpangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya melihat ada asimetris kapasitas kelembagaan antara Kementerian PU dan dinas-dinas PU di daerah,” ujar Erna seraya menyoroti lambatnya progres bendungan dan irigasi.
Baginya, kementerian tidak boleh hanya hadir ketika bencana datang.
“Kita juga tidak menginginkan bahwa Kementerian PU ini nanti menjadikan kontraktor darurat saja ketika ada bencana. Karena itu perlu ada penguatan kapasitas agar daerah lebih mandiri,” tegasnya.
Masyarakat tidak mengirim anggota DPR RI untuk menjadi penonton sidang. Mereka mengirim seorang ‘pengacara politik’ yang bertugas memastikan daerahnya tidak tertinggal dalam perebutan perhatian dan anggaran negara.
Dan selama legislator yang dikenal dengan tagline AKU PADAMU, terus memilih berdiri dan bersuara, Bengkulu setidaknya memiliki seseorang yang mengingatkan Jakarta bahwa provinsi yang pernah memberi warna pada sejarah republik, tidak pantas hanya menjadi catatan kaki dalam pembangunan nasional. (astuti/*)
0 Komentar