YOGYAKARTA (18 September): Pengakuan aksi pungli dan pemerasan terhadap UMKM kuliner di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta ramai beredar di media sosial. Kejadian itu menuai kecaman dari anggota DPR RI Subardi. Menurutnya, pelaku usaha UMKM Food Truck tersebut sudah mengantongi izin. Subardi mengatakan kejadian itu mencoreng wajah pariwisata DIY.
“Kejadian ini mencoreng wajah pariwisata Jogja. Masyarakat jogja semakin muak dengan aksi pungli dan premanisme,” ucap Subardi dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Kejadian bermula saat pemilik usaha Food Truck Bolosego mengantongi izin dari Keraton untuk berjualan selama 5 hari di Alun-Alun Kidul.
Namun baru sehari berjualan, ia diminta setor uang parkir dengan tarif Rp2,5 juta per hari, meski dinego menjadi Rp1 juta per hari. Tak cukup hanya pamalakan uang parkir, pemilik Bolosego juga diminta menanggung jatah makan untuk 10 orang preman dan 3 oknum polisi setiap hari.
Subardi mengatakan aksi itu tidak dapat diterima. Segala bentuk pungli dan premanisme telah memenuhi unsur pidana, Kepolisian harus cepat menangkap seluruh pihak yang terlibat.
“Saya mengecam keras segala bentuk pungli dan pemerasan. Ini sudah jelas tindak pidana. Kepolisian harus tindak dengan pidana, termasuk siapa yang minta jatah preman maupun jatah untuk oknum polisi,” tambahnya.
Beratnya beban pungli membuat pelaku usaha tersebut menyerah dan memilih menyetop sisa jadwal jualan mereka sesuai izin.
Menurut Subardi, aksi premanisme akan membunuh nasib UMKM yang berjuang dengan jerih payah. Di sisi lain, ia mengapresiasi pemilik Bolosego yang mau bersuara ditengah tekanan dan ancaman yang dirasakan banyak pelaku UMKM lainnya.
“Kita apresiasi pelaku UMKM yang berani bicara. Banyak UMKM yang memiliki izin dan berjuang dengan berbagai kreativitas usaha, tetapi hancur karena aksi pungli dan premanisme” jelasnya.
Video pengakuan itu menuai sorotan di Jogja. Pihak Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan izin kegiatan tersebut. Keraton menyayangkan aksi ini karena tidak sesuai dengan semangat masyarakat Jogja yang mendukung dunia usaha dan pariwisata. (nk/*)
0 Komentar