JAKARTA (23 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, memberikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (23/6/2026). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi capaian imunisasi nasional, vaksinasi rabies, serta roadmap penguatan program imunisasi nasional.
Menurut Nurhadi, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan angka cakupan imunisasi nasional, tetapi juga harus memastikan ketahanan kesehatan nasional dibangun di atas fondasi kemandirian industri vaksin dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh daerah.
“Data yang disampaikan Kementerian Kesehatan memang menunjukkan adanya peningkatan cakupan imunisasi dibanding tahun sebelumnya. Namun kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata nasional. Faktanya, masih banyak daerah yang belum mencapai target dan kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar,” tegas Nurhadi.
Dalam rapat tersebut, Nurhadi secara khusus mempertanyakan tingkat kemandirian produksi vaksin nasional. Menurutnya, program imunisasi yang menjadi tulang punggung pencegahan penyakit menular akan sangat rentan apabila Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku maupun produk vaksin dari luar negeri.
“Kami ingin mendapat kepastian dari pemerintah, apakah kebutuhan vaksin nasional saat ini sudah dapat dipenuhi 100 persen oleh industri dalam negeri atau masih bergantung pada impor. Jangan sampai setiap kali terjadi gangguan rantai pasok global atau krisis kesehatan dunia, Indonesia kembali berada pada posisi yang rentan dan kesulitan memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat,” ujarnya.
Nurhadi menilai bahwa kemandirian vaksin harus menjadi bagian penting dari agenda transformasi kesehatan nasional. Apalagi pemerintah saat ini menargetkan pengendalian berbagai penyakit menular strategis, termasuk Tuberkulosis (TBC).
Selain menyoroti isu vaksin, Nurhadi juga meminta penjelasan lebih rinci terkait usulan Menteri Kesehatan agar pasien TBC menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, gagasan tersebut pada prinsipnya patut diapresiasi karena aspek gizi memang memiliki peran penting dalam keberhasilan pengobatan TBC. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada sebatas wacana tanpa perencanaan yang matang.
“Kita memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan nutrisi yang baik agar proses penyembuhannya lebih optimal. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pendataannya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana pengawasannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” kata Nurhadi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban TBC yang sangat besar dengan sekitar satu juta kasus setiap tahun. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Kalau pasien TBC dimasukkan sebagai penerima MBG, maka harus ada target yang jelas. Apakah kebijakan ini akan meningkatkan angka kesembuhan? Apakah mampu menurunkan angka putus obat? Apakah dapat menekan angka kematian akibat TBC? Jangan sampai program bertambah tetapi dampaknya tidak pernah bisa diukur secara objektif,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal berbagai program kesehatan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dan capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Karena itu pemerintah harus berani menjelaskan target, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat,” pungkas Nurhadi. (asrizal/*)
0 Komentar