JAKARTA (6 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, meminta PT Agrinas Palma Nusantara segera menghitung nilai aset dari 4,1 juta hektare lahan sawit yang dipercayakan negara untuk dikelola.
Menurut anggota DPR dari Dapil Bali itu, evaluasi aset menjadi fondasi utama dalam menyusun target bisnis sekaligus mengukur potensi keuntungan perusahaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Senantara mengatakan pengelolaan aset negara dalam skala besar tidak bisa dilepaskan dari perhitungan nilai ekonomi yang jelas.
“Negara menyerahkan kewenangan mengelola 4,1 juta hektare. Kira-kira mempunyai nilai aset berapa? Ini penting untuk mengetahui produktivitas dan seberapa jauh keuntungan yang akan didapat dalam pengelolaan ini,” kata Senantara dalam RDP di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menilai tanpa mengetahui nilai aset secara pasti, perusahaan akan kesulitan menyusun proyeksi keuntungan maupun indikator kinerja yang terukur.
“Ibarat sebuah perusahaan, pertama-tama yang harus diketahui adalah nilai asetnya. Setelah itu baru dihitung produktivitas dan keuntungan. Kalau nilai asetnya belum jelas, nanti akan muncul angka-angka yang tidak jelas juga,” ujarnya.
Selain valuasi aset, Senantara meminta Agrinas tidak hanya berorientasi pada produksi crude palm oil (CPO), tetapi juga menyiapkan strategi hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sawit.
Menurutnya, luas lahan yang mencapai 4,1 juta hektare merupakan modal besar bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
“Kita jangan berhenti di CPO saja. Targetnya harus hilirisasi, peningkatan nilai jualnya, termasuk produksi minyak goreng. Dengan luas lahan sebesar ini, kebutuhan dalam negeri seharusnya bisa dipenuhi, bahkan kita optimistis dapat meningkatkan ekspor,” tegasnya.
Senantara juga menyoroti aspek legalitas lahan yang dinilainya menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan aset tersebut. Ia meminta manajemen memetakan secara rinci berapa luas lahan yang telah memiliki kepastian hukum sehingga dapat segera dioptimalkan untuk kegiatan produksi.
“Kalau aspek legalnya belum jelas, nilai asetnya juga tidak akan pasti dan produksinya akan terhambat. Dari 4,1 juta hektare itu, berapa yang sudah mempunyai aspek legal yang memadai untuk dikelola?” tanyanya.
Lebih lanjut, ia meminta Agrinas menyusun target produktivitas yang terukur dengan membandingkannya terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang telah mapan. Menurutnya, indikator produksi per hektare harus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, baik pada sektor hulu maupun hilir.
“Dalam tata kelolanya harus ada pembanding dengan perusahaan sawit yang sudah established. Kalau targetnya CPO, satu hektare harus menghasilkan berapa? Kalau targetnya hilirisasi, satu hektare bisa menghasilkan berapa? Ukurannya harus jelas,” tegas Senantara. (hil/*)
0 Komentar