SORONG (4 Agustus): Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan sumber pendapatan yang berasal dari aset milik sendiri. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pemerintah provinsi tidak dapat mengambil pendapatan dari kabupaten maupun kota di wilayahnya. Oleh karena itu, aset PT Usaha Mina yang berada di Kota Sorong agar dapat dikelola Pemprov Papua Barat Daya, supaya pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan.
“Provinsi ini tentunya harus mempunyai pendapatan sendiri. Secara aturan, pemerintah provinsi tidak boleh mengambil dari wilayah kabupaten maupun kota, sehingga harus memiliki objek yang bisa menghasilkan pendapatan,” ungkap anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia, di Sorong, Selasa (4/8/2026).
Rico menilai, kawasan PT Usaha Mina yang berada di Kota Sorong hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, aset tersebut memiliki potensi besar apabila dikelola secara optimal dan lebih produktif menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Rico mengaku memiliki kedekatan historis dengan kawasan tersebut karena menurutnya lokasi itu dahulu dibangun oleh ayahnya. Namun hingga saat ini, kawasan tersebut belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara maupun daerah.
“Kalau saya lihat sekarang, lahan itu belum beraktivitas secara berarti. Saya menganggap itu merupakan sektor yang diam dan belum menghasilkan apa-apa bagi negara maupun daerah. Sangat disayangkan jika terus dibiarkan,” paparnya.
Oleh karena itu, Rico mengusulkan agar aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sehingga dapat dikelola menjadi sumber pendapatan baru yang nantinya dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI itu juga menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta dukungan anggaran dari Kementerian Pariwisata.
Menurutnya, kawasan itu berpotensi dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong.
“Tujuan akhirnya bukan untuk kepentingan pemerintah semata, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Di sana bisa dibangun pusat aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif sehingga memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” jelasnya.
Rico juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya terkait gagasan tersebut. Dalam waktu dekat, ia berencana kembali bertemu dengan gubernur guna membahas langkah lanjutan agar usulan optimalisasi aset PT Usaha Mina dapat segera direalisasikan.
“Saya sudah berencana bertemu dengan Gubernur dan sebelumnya juga sudah sempat membicarakan hal ini. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti sehingga banyak hal dapat kita lakukan ke depan,” pungkasnya. (Isty/*)
0 Komentar