JAKARTA (1 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Furtasan Ali Yusuf, mendorong pemerintah memberikan kepastian status bagi guru non-ASN yang hingga kini masih belum memiliki status kepegawaian.
Furtasan mengatakan, saat ini terdapat skema perubahan status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu menjadi ASN serta PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, masih terdapat guru non-ASN yang belum masuk dalam kedua skema tersebut.
“Perubahan status dari P3 penuh waktu menjadi ASN. Dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Nah, dua ini kita punya status. Di luar itu masih ada banyak yang non-status saya nyebutnya,” ujar Furtasan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, persoalan guru non-ASN tersebut juga berkaitan dengan kesiapan anggaran. Ia menyebut anggaran untuk penyelesaian persoalan tersebut belum tercantum dalam pengantar awal.
“Di pengantar awal, anggarannya belum masuk. Kita lihat hari ini, kebetulan hari ini kita pendalamannya. Nah, masih memungkinkan untuk melakukan pergeseran-pergeseran daripada anggaran yang prioritas,” jelasnya.
Furtasan belum dapat memastikan secara konkret skema penyelesaian maupun anggaran yang akan dialokasikan. Menurutnya, pembahasan anggaran masih berlangsung dan masih memungkinkan adanya perubahan.
“Oleh karenanya belum bisa dijawab ya konkretnya. Kita tunggu, kita tunggu hari ini finalnya seperti apa,” katanya.
Ia menegaskan Fraksi Partai NasDem berkomitmen memperjuangkan kepastian bagi guru non-ASN yang hingga kini masih belum mendapatkan status kepegawaian.
“Dan saya dari Fraksi NasDem komitmen untuk memperjuangkan ini,” pungkasnya. (gema/*)
0 Komentar