JAKARTA (4 November): Penyelesaian konflik pertanahan dan kepastian hukum masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Simposium Reforma Agraria yang digelar Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Rabu (4/11).
Mengusung tema Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan ini menjadi simposium pertama dari rangkaian forum Partai NasDem menjelang peringatan HUT ke-15.
Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada tataran gagasan, tetapi harus mampu menghadirkan tanah bagi rakyat.
“Kami tidak berpuas diri dengan ide reforma agraria. Kami ingin menghadirkan tanah untuk rakyat, tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Rifqinizamy.
Ia berharap, momentum lahirnya regulasi baru dan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menjadi ruang untuk membangun diskursus bersama demi kepentingan bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN Dr. Drs. Mohamad Sinal yang hadir mewakili Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan sejumlah masukan penting terkait penguatan kelembagaan BRAN.
Menurutnya, salah satu aspirasi yang mengemuka dalam simposium adalah agar keputusan BRAN memiliki kekuatan final dan mengikat, sehingga mampu membantu menyelesaikan konflik agraria yang selama ini berlarut-larut.
Namun, ia menegaskan, BRAN tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga lain, melainkan memperkuat kolaborasi antarlembaga.
“BRAN ini bukan mengambil alih wewenang dari kementerian atau lembaga-lembaga terkait. Justru BRAN ini nanti akan berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait,” kata Sinal.
Dukungan terhadap penguatan reforma agraria juga disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Ia mengapresiasi inisiatif Partai NasDem yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masa depan reforma agraria.
Menurut Ossy, keberhasilan BRAN membutuhkan dukungan bersama, tidak hanya dari Kementerian ATR/BPN, tetapi juga partai politik, komunitas masyarakat, LSM, dan berbagai elemen lainnya.
Simposium ini turut menghadirkan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian Maulana, Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022 Dr. Sofyan Abdul Djalil, serta Nur Amalia dari Petani NasDem. Diskusi dipandu Muchtar Luthfi A. Mutty, mantan Bupati Luwu Utara dua periode.
Melalui simposium ini, Partai NasDem mendorong penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik pertanahan, dan kolaborasi lintas sektor agar reforma agraria benar-benar menghadirkan keadilan sosial, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi masyarakat. (WH/AS)
0 Komentar