JAKARTA (9 November): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pertumbuhan industri manufaktur Indonesia belum berakar pada penciptaan lapangan kerja.
Hal itu disampaikannya dalam Paparan I Simposium II HUT ke-15 Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin (9/11/2026), melalui makalah berjudul Mengukur Industrialisasi dari Hasil.
“Tahun lalu manufaktur kita tumbuh lebih cepat dari ekonomi nasional, sesuatu yang jarang terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun. Tetapi di Jawa Tengah, hanya dalam tujuh bulan tahun ini, 6.604 pekerja kehilangan pekerjaan, dan separuh lebih dari industri tekstil, industri yang justru sedang tumbuh. Industrinya tumbuh, pekerjanya pulang,” kata Asep.
Menurut legislator dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu, persoalan utama industrialisasi bukan kurangnya program, melainkan cara keberhasilan diukur.
“Selama yang dirayakan adalah nilai investasi, groundbreaking, dan serapan anggaran, kita bisa punya pabrik baru tanpa pekerjaan baru, tanpa pemasok lokal, dan tanpa nilai tambah yang tinggal di dalam negeri,” ujarnya.
Asep memaparkan sejumlah data terbaru. Pada triwulan III-2026, industri pengolahan tumbuh 5,87%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,47%. Namun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional BPS, dalam setahun hingga Agustus 2026 jumlah pekerja industri hanya bertambah sekitar 0,2%, dan porsinya terhadap total pekerja turun dari 13,86% menjadi 13,75%. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–September 2026, terbanyak di Jawa Barat dan Banten. “Dan itu baru yang tercatat,” tegas Asep.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Energi dan Mineral itu menguraikan enam akar persoalan, yakni pertumbuhan yang bertumpu pada satu subsektor, ketergantungan pada bahan baku impor, pasokan gas industri yang belum pasti, investasi yang makin padat modal, pasar domestik yang bocor oleh impor ilegal, serta biaya logistik dan pembiayaan yang mahal.
Asep juga menarik pelajaran dari periode industrialisasi cepat 1986–1996, ketika porsi manufaktur naik hingga 26% PDB. Menurutnya, porsi investasi saat ini sebenarnya hampir setara dengan masa itu, sekitar 29% PDB berbanding 31%, tetapi investasinya makin boros dan kurang menyerap tenaga kerja.
Asep mengusulkan agar setiap mitra kerja Komisi VI melaporkan kinerjanya dalam tiga lapis ukuran. Lapis pertama adalah keluaran administratif, seperti proyek yang diumumkan dan anggaran yang terserap. Lapis kedua adalah hasil antara, seperti utilisasi kapasitas, kontrak dengan pemasok lokal, dan volume gas yang benar-benar sampai ke pabrik. Lapis ketiga adalah dampak akhir: nilai tambah domestik, pekerja formal per Rp1 triliun investasi, dan upah riil.
“DPR tidak perlu menambah program. Yang diperlukan adalah mengubah apa yang dihitung dan meminta datanya dibuka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Danantara, yang menyiapkan Rp225 triliun untuk 26 proyek hilirisasi. Asep mengusulkan lima simpul sinergi: pengadaan BUMN sebagai pembeli pertama produk lokal, syarat keterkaitan dengan pemasok lokal di setiap proyek, BUMN tekstil sebagai integrator rantai pasok tanpa mematikan swasta, penataan usaha gas yang diukur dari kepastian volume untuk industri, serta pembiayaan rantai pasok melalui bank BUMN. “Setiap proyek hilirisasi kami minta melaporkan dampaknya per semester,” ujarnya.
Di akhir paparannya, Asep kembali ke angka yang ia sampaikan di awal. “Saya membuka dengan 6.604 pekerja yang pulang dari pabrik yang sedang tumbuh. Ukuran keberhasilan kita bukan berapa persen manufaktur tumbuh, melainkan berapa banyak orang Indonesia bekerja layak di pabrik Indonesia, memakai bahan dari Indonesia, dan menghasilkan produk yang mampu bersaing,” pungkasnya. (taufik/*)
0 Komentar