Home / Berita / Berita
Berita

Perubahan UU Provinsi NTT dan NTB Berorientasi Keadilan Pembangunan

📅 17 Nov 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (17 November): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Shadiq seusai Rapat Kerja Baleg dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Shadiq, NTB dan NTT memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan pembangunan yang membutuhkan pendekatan kebijakan khusus, terutama menyangkut konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan akses pelayanan publik.

“Perubahan undang-undang ini jangan hanya menjadi penyesuaian administratif atau nomenklatur. Substansinya harus mampu menjawab persoalan masyarakat, memperkecil kesenjangan pembangunan, dan memastikan kehadiran negara dirasakan secara merata hingga wilayah terpencil dan terluar,” tegas Shadiq.

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan fiskal (fiscal justice) dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang proporsional sesuai kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kebutuhan pembangunan.

“Jangan sampai daerah diberikan tanggung jawab pembangunan yang besar, tetapi tidak didukung kemampuan fiskal yang memadai. Otonomi daerah harus berjalan seiring dengan desentralisasi fiskal yang berkeadilan,” ujarnya.

Selain itu, Shadiq mendorong agar perubahan kedua undang-undang tersebut turut memperkuat potensi ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata, kelautan, perikanan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Pengembangan potensi tersebut perlu didukung sinergi pemerintah pusat dan daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Shadiq menegaskan, Fraksi Partai NasDem mendorong agar penyusunan kedua RUU dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi daerah dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).

“Kita membutuhkan undang-undang yang implementatif, responsif, dan memberikan manfaat nyata. Ukuran keberhasilan regulasi bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga sejauh mana undang-undang mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (tim media shadiq/*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *