NasDem

JAKARTA (30 Maret): Mayoritas warga Jakarta puas dengan kepemimpinan Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu terungkap dari survei yang digelar lembaga survei Charta Politika. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan, hasil survei yang digelar pada 15-20 Maret ini, sebanyak 75% masyarakat menilai DKI Jakarta mengalami perubahan, dan hanya 7,5% yang menilai Jakarta belum berubah serta 14% menilai sama saja. Dalam acara rilis survei Siapa Berani Lawan Ahok? di kantor Charta Politika Indonesia, di Kebayoran Baru,

BANDA ACEH (28 Maret):  Empat tokoh masyarakat Aceh mendaftarkan diri melalui Partai NasDem untuk diusung dalam Pilkada 2017. Mereka adalah Tarmizi Karim, Irwandi Yusuf, TM Nurlif, dan Farhan Hamid. "Untuk bakal calon gubernur semuanya di luar kader NasDem," kata Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Aceh, Zaini Djalil saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin (28/3). Zaini mengatakan, NasDem sudah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di seluruh Aceh. Empat orang yang sudah mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur Aceh itu akan disurvei sebelum diserahkan ke DPP NasDem. "Tolok ukurnya adalah

JAKARTA (28 Maret): Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendapat kehormatan untuk memberi kuliah umum di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), 31 Maret 2016.  Kuliah umum ini akan mengambil tema "Restorasi Malaysia – Indonesia Sejahtera Serumpun." Seperti di kutip www.sinarharian.com.my, kuliah umum ini diusung oleh Persatuan Sejarah, Politik  dan Strategik Fakuti Sastera dan Sains Sosial UKM yang bekerja sama dengan Sekretariat Siswazah Sains Politik UKM dan Sekretariat Malaysia Indonesia (Malindo) Majlis Belia Selangor. “Ide restorasi merupakan gagasan politik yang baik untuk membangun negara yang beradab. Gagasan restorasi

BANDA ACEH (24 Maret): Merekonstruksi kembali komitmen terhadap pilkada perlu dilakukan pimpinan daerah di Provinsi Aceh. Hal itu dianggap penting dilakukan mengingat apakah komitmen pilkada sudah dilakukan sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Bachtiar Aly, anggota Komisi I DPR-RI di Banda Aceh, Kamis (24/3). Lebih jauh Bachtiar menjelaskan, pemerintah yang ada saat ini harus menyelesaikan berbagai komitmen yang merupakan sosial kapital sebagai bekal bukti bahwa sudah berbuat untuk masyarakat.  Artinya, berbagai komitmen pilkada tersebut harus benar-banar dapat dipastikan sudah berjalan secara optimal. “Pilkada yang diselenggarakan bukanlah pesta

JAKARTA (22 Maret): Presiden Joko Widodo masih gregetan dengan sejumlah peraturan yang dinilainya tumpang tindih bahkan menghambat dan membelenggu. Karena itu Presiden meminta para menteri, kepala lembaga dan pejabat eselon I menyederhanakan aturan agar kinerja pemerintah lebih cepat dan tidak terbelenggu aturan. Permintaan itu disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada para menteri, kepala lembaga dan pejabat eselon I, pada rapat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jln Pattimura, Jakarta, Selasa (22/3). "Aturan itu kan syarat. Izin itu syarat saja. Simpelkan," kata Presiden. Presiden juga

JAKARTA (22 Maret): Setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memutuskan mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Gubernur DKI pada Februari 2017 lewat jalur independen dan Partai NasDem secara tegas menyatakan mendukung Ahok, sejumlah partai politik pun mulai mencari-cari bakal kandidat gubernur yang diusung guna melawan Ahok. Salah satu yang dibidik partai politik adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso, mantan Kabareskrim Polri. Namun Budi Waseso yang akrab disapa Buwas tersebut menegaskan fokusnya untuk kerja di BNN. “Saya di BNN masih rapat-rapat. Tadi dikasih PR juga

JAKARTA (21 Maret): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (21/3). "Untuk makan siang dan diskusi," kata Tjahjo didampingi Ahok. Pertemuan Tjahjo dan Ahok menarik karena berlangsung di tengah pencalonan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur perorangan atau jalur independen. PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2014 sampai sekarang belum memutuskan calonnya. Sedangkan Partai NasDem satu-satunya parpol yang secara tegas mengatakan mendukung Ahok tanpa syarat termasuk Ahok maju melalui jalur independen.

JAKARTA (21 Maret): Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Hambalang. Permintaan Presiden itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Jakarta, Senin (21/3) kepada wartawan. Mengutip Presiden, Johan Budi mengatakan audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak. Proyek Hambalang adalah proyek sarana olahraga di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang dibangun di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun proyek bernilai triliunan itu akhirnya mangkrak karena syarat

JAKARTA (21 Maret): Pergerakan Muda-mudi Ahok untuk membantu Teman Ahok dalam mengumpulkan KTP dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus berjalan.  Hari ini Muda-mudi Ahok membuka booth pengumpulan KTP di Premier Film Abdullah dan Takeshi di Blitz Grand Indonesia, Jakarta. “Kami membuka booth di sini karena memang penonton film adalah anak muda dan menjadi salah satu target potensial yang harus kami hampiri,” ujar Ivanhoe, Koordinator Muda-mudi Ahok untuk mengumpulkan KTP. Sejak dibukanya booth Muda-mudi Ahok, antusias pengunjung mulai terlihat ketika jam premier akan dibuka.  Beberapa

JAKARTA (18 Maret): Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meminta data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai anggota DPR yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua MKD Surrachman Hidayat dalam keterangan pers di ruang MKD Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (17/3) mengatakan data yang dimintakan ke KPK tersebut akan digunakan untuk mengirimkan surat permintaan memenuhi LHKPN ke masing-masing anggota DPR yang belum menyerahkan. "Surat permintaan ke pimpinan DPR agar meminta KPK memberikan daftar anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN sudah disampaikan pada 14 Maret lalu,"