JAKARTA (2 September): Capaian pertumbuhan ekonomi nasional harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan riil masyarakat, termasuk melalui penguatan kemandirian pangan.
“Sejatinya perekonomian kita memiliki potensi untuk bertumbuh sehingga negara mampu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Namun, tantangan yang ada harus dapat diatasi secara bersama-sama untuk merealisasikan potensi tersebut,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Strategi Indonesia Sejahtera: Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Pangan Mandiri yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D (Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas), Prof. Dr. Bustanul Arifin (Guru Besar Ekonomi Pertanian – Universitas Lampung), Dr. Drs. Stefanus Masiun, S.H., M.E. (Ketua Pengurus CU Keling Kumang), dan Nur Komaria (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance /INDEF) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Thoriq Majiddanor, S.E., S.H., M.HP (Anggota Komisi XI DPR RI) sebagai penanggap.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan pokok dalam jangka panjang harus dapat direalisasikan sebagai perwujudan perlindungan sosial masyarakat.
Data BPS per Maret 2026 mencatat, 74,70% pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan masyarakat habis hanya untuk makan.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa persoalan utama pemenuhan kebutuhan dasar, saat ini, adalah keterjangkauan masyarakat dan kelancaran distribusi.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama agar kebutuhan dasar, termasuk pangan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto mengungkapkan bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, saat ini, pemerintah melalu Bappenas, tengah melakukan mitigasi sejumlah tantangan dampak krisis iklim yang terjadi.
Saat ini, ujar Jarot, para petani menghadapi tantangan pengadaan air untuk irigasi pertanian dan para petani semakin lama di lapangan.
Kondisi itu, menurut dia, selain berdampak pada produktivitas tanaman pangan, juga menekan produktivitas para petani.
Saat ini, menurut Jarot, kue ekonomi di sektor pertanian terbagi pada lebih banyak pihak dengan tenaga kerja di sektor pertanian yang terbatas.
Dalam upaya menjawab sejumlah tantangan tersebut, tambah Jarot, Bappenas melakukan berbagai upaya yang dijabarkan dalam arah kebijakan dan pembangunan nasional.
Menurut Jarot, pihaknya juga terus berupaya merealisasikan kebijakan pada UU No. 18/2012 tentang Pangan yang mengamanatkan agar negara menjamin kebutuhan pangan setiap warga negara agar hidup sehat dan aktif.
Jarot berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan harus dibangun dalam konteks mewujudkan kemandirian pangan.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin berpendapat bahwa untuk membangun kemandirian pangan nasional perlu langkah transformasi mulai dari hulu, tengah, dan hilir sektor pertanian nasional.
Kondisi ekonomi hari ini, ujar Bustanul, masih bertumbuh di angka 5,2%, namun angka kemiskinan masih di sekitar 8%, sehingga sektor pangan masih menghadapi tantangan khusus.
Artinya, tegas Bustanul, sektor pangan nasional tidak sekadar menghadapi soal produksi, tetapi juga menghadapi tantangan keterbatasan akses.
Menurut Bustanul, peningkatan upaya penelitian dan pengembangan pada sektor pertanian merupakan salah satu kunci untuk menghadapi sejumlah tantangan di masa depan.
Ketua Pengurus Crediit Union (CU) Keling Kumang Stefanus Masiun mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya, dampak ekonomi kerakyatan dalam konteks koperasi baru terlihat setelah 5 tahun.
Pada tahun awal, ujar Stefanus, anggota koperasi biasanya melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Setelah tahun ke lima, baru mengembangkan usaha ke bidang lain.
Membangun ekonomi kerakyatan, menurut Stefanus, merupakan pekerjaan rumah yang besar.
Menurut Stefanus, ekonomi rakyat bisa tumbuh asalkan mendapatkan good place, good system, dan juga good ecosystem yang mendukung.
Peneliti INDEF Nur Komaria berpendapat bahwa saat ini peran sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi.
Menurut Nur, saat ini, 97,3% UMKM masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, akses pendanaan ke lembaga keuangan formal masih terbatas.
Di sisi lain, tambah Nur, demografi penduduk gen Z membuka peluang UMKM untuk beradaptasi dengan ekonomi digital. Nur menilai, diperlukan sistem pendanaan alternatif bagi UMKM.
Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor mengungkapkan, saat ini, Indonesia menghadapi paradoks dalam upaya menyediakan pangan.
Di tengah pernyataan produksi pangan menguat, ujar Thoriq, harga pangan di lapangan malah tidak terkendali.
Menurut Thoriq, ketahanan dan ketersediaan pangan jangan hanya diukur dengan penuhnya stok di gudang.
Namun, jelas dia, harus diukur dari keterjangkauan pangan, harga terkendali, dan pendapatan rakyat yang meningkat. “Pangan tersedia, produsen bertumbuh, dan masyarakat sejahtera,” ujar Thoriq.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pertanian di tanah air harus dilakukan.
Upaya Bank Indonesia, yang tidak hanya masuk ke pasar, tetapi juga ke produksi pertanian, bahkan masuk ke pengembangan pertanian pintar, menurut Saur, harus ditingkatkan.
Saur menambahkan, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan sudah harus dilakukan. Pencetakan sawah dengan cara konvensional jangan dilakukan lagi.
Saur berpendapat bahwa praktik penerapan smart farming di Belanda layak ditiru. Negaranya tidak luas, tetapi merupakan pengekspor produk pertanian terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat.
“Hal itu, akibat kemajuan smart farming yang melibatkan peran perguruan tinggi. Pemerintah Belanda membangun sinergi akademis dengan Universitas Wageningen,” pungkas Saur. (*)
0 Komentar