JAKARTA (17 September): Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah Sumatra Barat (Sumbar) mendapat perhatian anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe. Ia meminta pemerintah dan seluruh kementerian/lembaga terkait memperkuat langkah penanganan kebakaean hutan dan lagan (karhutla) serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang terdampak penurunan kualitas udara.
Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran asap masih terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra. BMKG juga menyebut kondisi atmosfer yang relatif kering serta tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor yang perlu terus diwaspadai.
“Kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi sudah menyangkut kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi persoalan ini sendiri. Penanganannya harus cepat, terpadu dan lintas daerah,” ujar Shadiq dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Menurut Shadiq, persoalan kabut asap memiliki karakter lintas wilayah karena asap dapat bergerak mengikuti arah angin. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah daerah yang terdampak, tetapi membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Ia berharap Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, aparat penegak hukum, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi kondisi tersebut.
“Saya berharap kementerian dan lembaga terkait segera memperkuat pemantauan kualitas udara, deteksi titik panas, pencegahan dan pemadaman karhutla, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai kondisi udara serta langkah perlindungan kesehatan,” katanya.
Shadiq juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan aktivitas luar ruangan serta kelompok rentan lainnya.
Di sisi lain, ia mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.
“Pencegahan harus diperkuat, tetapi penegakan hukum juga tidak boleh lemah. Jika ada pihak yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Shadiq menambahkan, pemerintah perlu membangun sistem penanganan karhutla yang lebih permanen, bukan hanya bergerak ketika kabut asap sudah menyebar.
“Kita tidak ingin setiap musim kemarau masyarakat kembali berhadapan dengan kabut asap. Pemerintah harus memperkuat sistem peringatan dini, patroli, pemantauan hotspot, kesiapsiagaan daerah dan koordinasi lintas provinsi. Pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu bencana asap semakin parah,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XIII, Shadiq menegaskan akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat agar persoalan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan perlindungan masyarakat mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Masyarakat Sumatra Barat berhak mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Pemerintah harus hadir, bekerja bersama dan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak kabut asap,” tutup Shadiq. (tim media shadiq/*)
0 Komentar