Opini

  Oleh: Ahmad M Ali  “Asal mau sahaja tak kuranglah jalan menuju persatuan. Kemauan, percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsyafan akan pepatah ‘rukun membikin sentausa,’ (itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan),” demikian, petikan kalimat Soekarno tentang makna Persatuan Nasional yang ditulis dalam buku,Di Bawah Bendera Revolusi, (1961). Desas-desus distabilitas nasional makin tak berujung belakangan ini, political identity movement (gerakan politik identitas) makin menguat ke arah yang menghawatirkan. Saling hujat mewarnai aktivitas media sosial. Hujan kritik hoax, informasi yang tidak akurat, berseliweran bergesekan satu sama lain,

  Ahmad HM. Ali Prolog  Pilkada serentak adalah bagian dari sistem pemilu lima kotak, yaitu Kotak pertama untuk Presiden/Wakil Presiden, Kotak Kedua untuk Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Kotak ketiga untuk anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Kotak keempat untuk Anggota DPRD Propinsi, Kotak Kelima untuk DPRD Kabupaten/kota. Pilkada serentak dilaksanakan pertama kali pada Desember 2015 sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015. Pelaksanaan pilkada serentak Kabupaten/Kota/ dan Gubernur dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan tahun 2015, 2017, 2018. Sedangkan, gelombang kedua, dilaksanakan setelah pemilu 2019 hingga tahun

Perubahan tidak turun gratis dari langit. Perubahan harus diperjuangkan. Akan tetapi, seringkali kita mengharapkan perubahan akan datang dengan sendirinya tanpa kita mau mengubah diri dan cara kita bekerja untuk perubahan. Bila kita ingin perubahan, maka kita harus mengubah cara berfikir dan cara kita bekerja. Cara berpikir dan cara bekerja yang lebih produktif, telaten, bersungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah adalah kunci untuk perubahan. Bila anda menginginkan perubahan dalam kehidupan anda, ubahlah cara berfikir dan cara bekerja anda. Sudahkah anda berubah agar perubahan itu datang dalam kehidupan anda? Salam

JAKARTA (9 Februari):  Dunia tak mengenal mayoritas, termasuk Indonesia, sebab masyarakat dan peradaban yang ada di dunia ini berasal dari perbedaan. Oleh sebab itu, demikian Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, "keberbedaan atau kebinekaan harus kita jaga dan kembangkan." Hilmar mengungkapkan hal itu ketika memberikan sambutan kunci dalam acara kuliah "Kemajemukan dan Keadilan" yang diselenggarakan Koentjoroningrat Memorial Lectures di Museum Nasional Jakarta, Kamis (9/2). Hilmar Farid menegaskan kemajemukan adalah identitas bangsa Indonesia. Disebutkan kalau kita ingin menyangga kebhinnekaan kita maka keberagaman budaya dan tempat-tempat budaya harus

JAKARTA (9 Januari): Dinasti Politik disebut sebagai gejala demokrasi yang bertumpu pada tataran prosedural tapi minim substansi. Keputusan MK yang membatalkan pengaturan terhadap keluarga incumbent tahun 2015 yang lalu, terbukti hanya mengafirmasi adagium bahwa demokrasi prosedural begitu kuat bercokol pada paradigma Pemilu di Indonesia. Sedang secara substansial, demokrasi terkooptasi sedemikian rupa sehingga penerimaan masyarakat dan para calon kepala daerah begitu pragmatis. Apa yang terjadi di Klaten baru-baru ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Politik dinasti dan dinasti politik yang marak bercokol dan terjadi di daerah-daerah

  Kepemimpinan publik berbanding lurus dengan accountability. Kepemimpinan publik dinilai dengan apakah kepemimpinan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada titik ini Ahok menurut saya memenuhi syarat untuk kepemimpinan publik. Soal santun, tutur kata yang halus, dan lain sebagainya itu menurut saya bukan soal kepemimpinan publik. Bisa jadi santun dan lain sebagainya itu terkait relasi sosial, tetapi tidak berbanding lurus dengan kepemimpinan publik. Kita bukan sedang memilih seorang pacar, suami atau ayah dari anak kita. Kita juga bukan sedang memilih teman atau sahabat kita. Ukuran santun, tutur kata yang

  Oleh: Emmanuel Josafat Tular, S.IP, M.Si Sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi Kemerdekaan  17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa, serta bermasyarakat. Melalui Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), para pendiri bangsa waktu itu telah mempersiapkan hukum dasar yang akan menjadikan Indonesia merdeka. Namun demikian, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ini dibuktikan dengan adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melakukan penetapan dan pengesahan Undang-undang Dasar 1945, yang bertindak bukan lagi mengatasnamakan

SETELAH menggenapi rukun sesuai aturan, tidak ada manusia yang mampu menembus dimensi lain, untuk mengukur apakah shalat seseorang diterima atau tidak oleh Ilahi. Manusia diberikan keterbatasan untuk menembus ketiadaan batas dalam ruang kehidupan. Walau demikian, Islam telah memberikan kunci, bahwa salah satu ciri bahwa shalat seseorang telah mencapai tingkatan tertinggi, ianya pelaku shalat telah tercegah dari segala perbuatan mungkar. Sujud – dalam shalat — adalah wujud pengakuan bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah, penuh tipu daya dan tidak punya kuasa apapun atas dirinya sendiri.

Martin Manurung Ketua DPP Partai NasDem Ketua Umum Garda Pemuda NasDem HARI ini, 1 Juni 2016, bangsa Indonesia patut bergembira. Untuk pertama kalinya, hari kelahiran Pancasila resmi ditetapkan sebagai Hari Pancasila oleh Presiden Joko Widodo. Seperti sebuah perayaan kegembiraan, kita juga patut untuk terus mengingat makna Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mengingat makna itu penting, sebab tanpa makna maka kita seakan merayakan abunya Pancasila, sementara apinya Pancasila entah tercecer di mana dan lantas padam begitu saja. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menggali dan

SEBAGAI partai politik pendukung Pemerintah, NasDem sadar bahwa pemerintah memerlukan barisan yang solid mendukungnya. Karena itu, sejak awal NasDem menyatakan mendukung Jokowi-JK tanpa syarat. Artinya, NasDem tak mau menjadi beban pemerintah, apalagi masyarakat. Apa pun yang dibutuhkan agar pemerintahan ini sukses, NasDem pasti siap untuk mendukung dan memberikan apa yang terbaik. Termasuk tentang kursi kabinet, NasDem tak pernah meminta jatah dan "menuntut" Presiden. Sejak awal, Ketua Umum Surya Paloh mengatakan bahwa apabila Presiden membutuhkan kader terbaik untuk membantunya di pemerintahan, maka NasDem siap untuk menghibahkan kader-kadernya