Home / Berita / Berita Fraksi
Berita Fraksi

Akses Layanan Dasar Masyarakat Transmigrasi masih Terbatas

📅 02 Sep 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (2 September): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti masih terbatasnya akses layanan dasar bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Salah satunya akses menuju Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dinilai belum memadai.

Pernyataan tersebut disampaikan Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Erna mengatakan, keterbatasan akses jalan turut menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, kondisi tersebut dapat membahayakan pasien ketika harus dibawa menuju fasilitas kesehatan.

“Sampai akses kepada masyarakat untuk menjangkau puskesmas, layanan kesehatan. Masa bawa pasien itu hanya bisa dilakukan dengan motor, dan kalau pasiennya masih hidup, pasiennya dimasukin ke dalam peti lalu diikat di motor. Ini kan juga enggak benar. Sementara kesehatan ini kan pelayanan dasar,” ujar Erna.

Menurutnya, pemerintah perlu melokalisasi atau memetakan persoalan yang terjadi di masing-masing daerah transmigrasi agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya.

Ia mencontohkan kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Menurut Erna, kawasan tersebut telah dibangun, tetapi belum didukung akses infrastruktur yang memadai.

“Saya ingin bapak di kementerian ini nanti melokalisasi terhadap permasalahan-permasalahan daerah transmigrasi yang ada di daerah-daerah. Contoh, ada daerah transmigrasi di Kabupaten Kaur Bengkulu, pak. Daerah transmigrasi sudah dibangun, tetapi aksesnya enggak dibangun,” katanya.

Erna mendorong agar program pembangunan fisik pemerintah diarahkan pada persoalan konkret di kawasan transmigrasi. Pemetaan tersebut, kata dia, penting untuk menentukan jalan dan infrastruktur yang harus menjadi prioritas.

“Dengan adanya program-program fisik ini, dilokalisasi apa masalah-masalah ini, jalan mana, infrastruktur mana yang kemudian menjadi prioritas untuk dibangun. Supaya transmigran ini bukan justru untuk dikucilkan,” pungkasnya. (gema/*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *